Kabupaten Bekasi ( macanberita.com)
Keterbukaan Kepala Desa dalam menggunakan Anggaran dapat membuat kepercayaan masyarakat pemilihnya , menghindari kecurigaan Uang Negara yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat desa bukan malah di pakai oleh Kepala Desa untuk memperkaya diri dan kelompoknya .
Dalam Tahun Anggaran 2020 sejak pandemi Covid 19 bulan Maret 2020, terdapat banyak Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa yang diduga dan dicurigai kegiatan dan belanja dan pembiayaan yang tidak dapat dibuktikan realisasinya . ini terlihat didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sindangmulya dimulai tahun anggaran 2019 adanya kegiatan diduga tidak bisa dibuktikan yaitu Penyertaan Modal Desa Rp 120,000,000.- karena didalam laporan BUMDes tidak didisi kegiatan nya . Penyelenggaraan Posyandu Rp 184,500,000.- dan ditahun 2020 Penyelenggaraan Posyandu Rp 209,280,000.- Kegiatan Penanggulangan Bencana Rp 260,000,000.- Kepala Desa Selvia ketika ditanyakan data tersebut dengan kegiatan Penanggulangan bencana yang Fantastis dimana lokasi dan bencana apa saja di biayai oleh anggaran tersebut. dan LPJ ( Laporan Pertanggungjawaban ) lain nya serta Dana Penyertaan yang dimaksud apakah BUMDes atau apa , Selvia sebagai Kepala Desa mengatakan bahwa “Itu bukan data Desa kami bang” dan balasan melalui Wattsap (15/1) mengatakan “itu gak ada semua fiksi” dan memberitahukan bahwa beliau sedang menghadap Kapolres dampingi bapak. Umum sudah diketahui bahwa suami Kepala Desa Selvia ini adalah seorang anggota Kepolisian. yang seharusnya bersuamikan Polisi sudah harus taat hukum sehingga Kepala Desa ini lebih bekerja terbuka dan transparan masalah anggaran Negara untuk mencegah dugaan korupsi sesuai Undang Undang Tipikor No. 31 /1999.
LSM Leppansi ( Lembaga Pengawasan Pemberantasan Korupsi ) akan melaporkan dugaan kejanggalan- kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban Kepala desa ini ke Polda Metro Jaya dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bila masih juga tidak adanya penjelasan dari Kepala Desa Sindangmulya. ( E.N )
